PADA AKHIRNYA dalam pertemuan 23 Januari 2013 tersebut, BOPI disaksikan seluruh rekan-rekan wartawan, berjanji apabila sampai 31 Maret 2013 masih ada klub peserta Liga ISL maupun IPL musim 2012-2013 belum juga merampungkan kewajiban pembayaran kepada para pemain, maka klub tersebut akan dicabut izinnya untuk mengikuti kompetisi yang sedang berjalan.
Selanjutnya BOPI akan segera menuangkan komitmen tersebut dalam bentuk kesepakatan atau perjanjian tertulis dengan kedua operator liga, baik ISL maupun IPL. Dan, segera akan memberikan copy perjanjian dimaksud kepada kami dalam hal ini APPI.
Namun hingga saya menulis artikel ini, APPI belum juga menerima kedua copy surat yang dijanjikan BOPI tersebut, baik commitment letter dari PT Liga Indonesia, maupun komitmen kesepakatan yang menyatakan batas waktu BOPI kepada klub ISL maupun IPL, jatuh tempo pada 31 Maret 2013.
Mengapa kami meminta copy surat kesepakatan atau perjanjian tertulisnya tersebut. Mengingat surat kontrak resmi pemain sepakbola yang ditanda tangani diatas materai saja, dengan begitu gampangnya dilanggar oleh pihak klub, apalagi hanya sebuah kesepakatan yang sifatnya lisan. Kami para pemain, tentu sudah sangat bosan dengan janji-janji semu yang selama ini klub-klub berikan.
Oleh karena itu, berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, di mana para pemain belum juga memperoleh penyelesaian yang konkret atas masalah gaji mereka. Juga masih dilarangnya pemain-pemain ISL memperkuat Timnas. Kemudian, dikarenakan kompetisi ISL sudah terlanjur berjalan, dan kompetisi IPL akan segera bergulir, maka kami berinisiatif menemui Menpora, dalam hal ini membahas apa kira-kira langkah yang dapat diambil guna menyelesaikan segala permasalahan tersebut.
Tujuan APPI bertemu Menpora adalah, mengingat Menpora (Roy Suryo) baru saja dilantik dan dalam proses berjalannya masalah ini terjadi pergantian pejabat Menpora, maka sudah sepantasnya jika kami, dalam hal ini APPI, membuka kembali komunikasi kepada Menpora yang baru.
Kami memang sudah berdialog dengan Menpora lama (Andi Mallarangeng) sebelum yang bersangkutan mengundurkan diri. Akan tetapi dengan Menpora yang baru, tentu saja belum ada dialog sama sekali. Hal tersebut bertujuan, agar Menpora dapat mendengar dan mempelajari kronologi permasalahan ini, dari awal hingga kepada perkembangan yang paling akhir.
Dengan penjabaran yang saya sampaikan di atas, maka menjadi hal yang sangat aneh ketika BOPI dalam hal ini Haryo Yuniarto, menyebutkan jika ada agenda lain yang diusung oleh APPI selain dari memperjuangkan hak pemain. Agenda lain yang dimaksud Haryo Yuniarto adalah: APPI dengan segala cara berusaha untuk menghentikan beregulirnya Liga Super Indonesia (ISL).
Sejujurnya saya tidak paham dengan apa yang terjadi dengan BOPI. Apakah BOPI lupa, berpura-pura lupa, atau memang sudah pikun. Mengingat jelas-jelas pada 23 Januari 2013, secara terbuka APPI menyampaikan bahwa kami juga telah bertemu dengan PT LPIS, untuk menyampaikan keberatan yang sama. Dan, kami juga meminta BOPI untuk tidak memberi rekomendasi jika sampai H-1 bergulirnya IPL, tidak terjadi skema penyelesaian kepada pemain-pemain yang berlaga di IPL.
Bahkan sesaat setelah pertemuan dengan BOPI pada 23 Januari tersebut, kami juga menyampaikan kepada wartawan mengenai pertemuan APPI dengan PT LPIS, beserta hasil dari pertemuan tersebut. Saya yakin rekan-rekan wartawan masih memiliki rekaman komentar saya tersebut.
Dengan fakta di atas, maka sangat tidak mendasar jika ketua BOPI Haryo Yuniarto menuduh APPI menjadikan perjuangan menuntut gaji pemain, sebagai kedok di belakang tujuan utamanya, yaitu menghentikan ISL. Jika tujuan APPI menghentikan ISL, maka logikanya untuk apa kami bertemu dengan CEO LPIS untuk mendiskusikan hal yang sama.
Kami menyoroti penyelenggaraan ISL, karena memang ISL digulirkan lebih awal dari IPL. Hal tersebut bukan berarti APPI akan membiarkan IPL bergulir dengan mulus, padahal masih banyak permasalahan tunggakan gaji yang juga belum selesai. Kami, dalam hal ini APPI, akan selalu berada di pihak pemain, yaitu netral dalam memperlakukan dua liga ini, baik ISL maupun IPL.
Saya malah melihat BOPI tidak lagi independen dalam menjalankan tugas-tugasnya. Jika BOPI independen, mengapa mereka hasus sewot dan kebakaran jenggot ketika APPI beraudiensi dengan Menpora. Saya yakin hukum dan peraturan di Republik Indonesia ini sama, walaupun terkadang penafsiran dan implementasinya berbeda-beda. Jika Menpora dan BOPI berpijak pada peraturan dan hukum yang sama, keselarasan pola kerja itu dengan sendirinya akan terjadi. Oleh karena itu tidak ada hal yang harus BOPI khawatirkan.
(Bersambung....)
